Hasil Survei Tim Universitas Indonesia

Kamis, 29 Jan 2009, | 112
Hasil Survei Tim Universitas Indonesia
Sumba Timur Layak 3 Kabupaten
 
WAINGAPU, Timex- Kabupaten Sumba Timur layak dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu Kota. Itu berdasarkan skor tertinggi dari hasil kajian dan studi kelayakan tim independen asal Universitas Indonesia (UI) masing-masing,… Dr. Roy V. Salomo,M.Soc,Sc, Dr. Irvan Ridwan Maksum,Msi, Lina Miftahul Jannah,MSi, Muh. Azis Muslim,MSi dan Umanto,MSi.

Mereka memaparkan hasil survei tersebut pada Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta tokoh agama/masyarakat Sumba Timur di gedung nasional Umbu Tipuk Marisi, Rabu (28/1) kemarin.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora dalam sambutannya ketika memimpin pertemuan itu mengungkapkan, sejak awal, pihaknya menginginkan pemekaran Sumba Timur harus melalui pengkajian yang mendalam dan obyektif oleh tim independen atau bukan karena adanya keinginan segelintir elite politik yang haus kuasa.

Karena itu sejak dua tahun lalu melalui APBD, pemerintah bersama DPRD telah mengalokasikan dana untuk membiayai survei oleh tim independen dari UI.
“Dalam tim yang berasal dari Universitas Indonesia ini tidak ada orang NTT apalagi orang Sumba khususnya Sumba Timur. Ini hanya untuk menjaga independensi hasil kajian pemekaran itu,” tegasnya.

Sedangkan menurut dosen FISIP UI yang juga anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Prof. DR Eko Prasojo, di Indonesia saat ini masih terdapat 183 daerah yang menginginkan pemekaran termasuk Sumba Timur. Dari 183 daerah tersebut terangnya, 81 merupakan daerah kabupaten, sembilan kota dan 21 daerah provinsi.

Eko mengungkapkan hakekat dan tujuan dari sebuah pemekaran yakni, memperkuat partisipasi masyarakat, memperpendek jangkauan pelayanan publik dan mendesentralisasikan dana pembangunan.

Namun kendala yang dihadapi adalah masalah keuangan negara yang terbatas sementara masalah lain yang juga dihadapi daerah yang menginginkan pemekaran adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, jumlah penduduk dan luas wilayah.

Bahkan kata Eko, pemekaran sebuah wilayah bisa menyebabkan terjadi gesekan kepentingan politik masyarakat. Ia menegaskan, syarat fisik yang harus dipenuhi
sebuah wilayah yang menginginkan pemekaran sesuai PP No 78/2007, untuk kabupaten harus memiliki minimal lima kecamatan, kota empat kecamatan dan provinsi lima kabupaten termasuk lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Selain itu juga harus melalui persetujuan DPRD, bupati/walikota/gubernur di wilayah tersebut.

“Untuk syarat tehnisnya, jumlah skornya harus minimal dan tidak boleh terdapat nilai merah pada empat faktor penentu,” paparnya. Hal senada disampaikan anggota tim kajian pemekaran Sumba Timur, Roy V. Salomo. Menurut Roy, dari hasil survei tersebut pihaknya menentukan tujuh skenario dengan skor nilai masing-masing karena memenuhi sejumlah indikator yang ditentukan. Untuk skenario pertama dengan skor nilai 380,32 jelasnya, pemekaran Sumba Timur menjadi dua Kabupaten dan satu kota.

Untuk kabupaten pertama dengan menggabungkan Kecamatan Lewa, Lewa Tidahu, Haharu, Kanatang, Nggaha Ori Angu, Katala Hamulingu, Pinu Pahar dan Kecamatan Tabundung.
Kabupaten kedua, Kecamatan Kahaungu Eti, Matawai Lapau, Paberiwai, Karera, Ngadu Ngala, Mahu, Umalulu, Rindi, Pahunga Lulu dan Kecamatan Wulla Waijelu.

Untuk Kota di skenario pertama itu demikian Roy, dengan menggabungkan Kecamatan Kambata Mapa Mbuhang, Pandawai, Waingapu, Kambera dan Kecamatan Kambera. Masih menurut Roy, untuk skenario kedua dengan skor nilai 380,92, menggabungkan Kecamatan Lewa, Lewa Tidahu, Haharu, Kanatang, Nggaha Ori Angu, Katala Hamulingu, Pinu Pahar dan Kecamatan Tabundung menjadi 1 Kabupaten pertama.

Kabupaten kedua ujarnya, terdiri dari Kecamatan Kahaungu Eti, Matawai Lapau, Paberiwai, Karera, Ngadu Ngala, Mahu, Umalulu, Rindi, Pahunga Lodu dan Kecamatan Kecamatan Wulla Waijelu sedangkan untuk Kota mencakup Kecamatan Kanatang, Pandawai, Waingapu, Kambera dan Kecamatan Kambata Mapa Mbuhang.

Ia memaparkan, dari sejumlah skenario tersebut skor tertinggi memekarkan Sumba Timur menjadi tiga kabupaten dan satu Kota dengan skor nilai 383,33. Skor tersebut sambungnya, diperoleh dari skenario menggabungkan Kecamatan Lewa, Lewa Tidahu, Haharu, Nggaha Ori Angu, Katala Hamulingu dan Kecamatan Tabundung menjadi Kabupaten pertama. Kabupaten kedua tandasnya, terdiri dari Kecamatan Kahaungu Eti, Umalulu, Rindi, Pahunga Lodu dan Kecamatan Wulla Waijelu.

Kabupaten ketiga gabungan dari Kecamatan Pinu Pahar, Matawai Lapau, Paberiwai, Karera, Ngadu Ngala dan Kecamatan Mahu dan untuk Kota terdiri dari, Kecamatan Kanatang, Pandawai, Waingapu, Kambera dan Kecamatan Kambata Mapa Mbuhang.

Ketua DPRD Palulu Pabundu Ndima, mengkritik indikator yang digunakan tim kajian per wilayah Kecamatan karena tidak sesuai fakta yang ada misalnya, jumlah balai pertemuan di wilayah Kecamatan Kota Waingapu dalam data tim tersebut tercantum hanya satu buah sementara jumlah balai pertemuan di Kecamatan Karera sebanyak
18 buah.

Menanggapi hal itu, anggota Tim kajian, Miftahul Jannah menegaskan, data tersebut diperolehnya langsung dari Camat Kota. “Tapi ini bukan harga mati kalau terjadi kesalahan data, maka kami akan lakukan perbaikan lagi,” kata Jannah. Diakhir acara, Bupati Gidion memberikan deadline waktu pada Tim selama seminggu untuk melakukan perbaikan data dimaksud melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Sumba Timur.(jun)

  Dimuat dalam HARIAN PAGI TIMOR EXPRESS KUPANG – Cerdas dan Konsisten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s