UI Teliti Implementasi UU KIP di Lombok

Ini Tulisan Wartawan Antara. Saya gak tahu yang mana orangnya yang menulis. Karena ada tiga orang yang jadi narasumber kami saat itu dan tidak ada satupun yang mengaku dari media Antara. Biasa sih. Wartawan kan memang kan sering jual berita juga.

Ada beberapa salah kutip misalnya. Yang diucapkan oleh saya misalnya dibilang diucapkan Desy. Tapi gak apa-apa. Selama penulisan nama gak salah (soalnya memang kami semua memberikan kartu nama. Jadi gak mungkin salah dong).

Antara- Kam, 20 Okt 2011

Lombok Barat, NTB (ANTARA) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, melakukan penelitian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Kabupaten Lombok Barat.

Eko Sakapurnama, salah seorang peneliti dari Universitas Indonesia (UI) di Gerung, Kamis, mengatakan, riset itu dilakukan karena implementasi undang-undang Informasi Publik (KIP) tersebut di daerah ini masih relatif kurang.

“Kami menghimpun informasi dari kalangan birokrasi hingga insan pers di Lombok Barat. Kami ingin tahu apa kendalanya, sehingga implementasi UU KIP relatif kurang di daerah ini,” ujarnya.

Ia bersama dua peneliti lainnya sengaja memilih Kabupaten Lombok Barat menjadi lokasi riset kedua, selain di Kota Solo, Jawa Tengah, karena di daerah ini belum ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berbeda dengan di Kota Solo, kata dia, Pemerintah Kota Solo telah memiliki PPID sebagai implementasi UU KIP.

“Kedua wilayah itu dipilih sebagai bahan perbandingan antara daerah yang telah memiliki PPID dengan yang belum,” ujar Eko didampingi dua penieliti lainnya Nurul Safitri dan Lina Miftahul Jannah.

Menurut dia, hasil riset akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah. Sementara dari sisi akademis, akan digunakan untuk menggembangkan keilmuan khususnya di Departemen Ilmu Administrasi UI.

“Penelitian ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi kami juga ingin melihat dari sudut pandang di daerah bagaimana dalam mengimplementasikan UU KIP,” ujarnya.

Desy Hariyati, dosen dan juga peneliti UI lainnya mengatakan, hasil penelitian bukan sekedar disusun menjadi laporan tetapi juga akan dirangkum dalam jurnal yang nantinya dibawa ke konferensi untuk dibahas lebih mendalam.

Menurut dia, lahirnya UU KIP pada 2008 seharusnya memberikan manfaat terhadap kebebasan penyebaran informasi, namun faktanya implementasi di daerah belum sesuai harapan.

Salah satu contohnya, PPID harusnya sudah ada di daerah, tetapi buktinya belum semua daerah membentuk PPID,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, kata Desy, dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi tentang UU KIP kepada masyarakat serta pejabat publik di Kabupaten Lombok Barat.

“Masyarakat belum banyak tahu tentang UU KIP, padahal internet mudah diakses semua orang tanpa terkecuali,” ujarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s