Perda Si Tomas, perlukah?

Bupati:

“harus ada definisi yang jelas tentang tokoh masyarakat. Bahkan kalau perlu dibuat Perda tentang tokoh masyarakat. Biar gak ada orang atau sekelompok orang yang menyatakan dirinya tokoh masyarakat. Ada gak daerah yang sudah punya Perda tokoh masyarakat, nanti kita tiru Perda tersebut.”

Penulis:

“Pak Bupati, mohon maaf. Saya ini orang awam, hanya lulusan dalam negeri. Tidak kompeten seperti Bapak. Bolehkah saya memberikan komentar? Apa untuk menyebut seseorang adalah ustad harus juga melalui Perda? Bukankah ustad juga tokoh masyarakat ? Bahkan katanya ada loh yang mendapat sebutan ustad karena televisi yang menjadikan dia ustad? Jadi, apakah tetap perlu ada Perda si Tomas (Peraturan Daerah tentang Definisi Tokoh Masyarakat) ini, Pak?”

Minta pendapat dari para pembaca tentang Perda si Tomas, dong… Apakah memang perlu?

Max Weber Theory dan kehadiran pendamping saat pengucapan sumpah atau pelantikan pejabat?

Baru saja saya diminta hadir acara arisan bapak-bapak di samping rumah. “Maaf,” saya bilang. “Karena acara itu acara bapak-bapak saya tidak akan hadir.”

Saya ini perempuan, jadi bukan bapak-bapak. Suami saya yang hadir di acara tersebut.

“Tapi, bu, kita yang ibu-ibu diundang ke acara itu oleh tuan rumah.” Saya akhirnya bilang lagi.

“Saya hanya berusaha menempatkan diri sesuai dengan kapasitas dan peran saya. Kalau acara itu untuk bapak-bapak ya bapak-bapak yang datang, kalau untuk pengurus, ya pengurus yang datang. Saya tidak akan datang, karena saya bukan bapak-bapak dan bukan pengurus.”

Tetangga saya ini, yang juga salah seorang pengurus (dan perempuan) juga menambahkan “Ibu gak usah birokratis gitu deh.”

Loh saya jadi bingung. Justru saya menempatkan diri supaya merit system dan tidak personal.

MaxWeber dalam penelitiannya dulu melihat bahwa negara yang ditelitinya ini (kalau gak salah namanya Prusia) sangat tidak beres, personalitas, KKN, spoil system, tidak berdasarkan prosedur dan hukum. Weber akhirnya membuat teori tentang the ideal type of bureaucracy.  Nah, sebagai pengajar administrasi negara, saya yang berusaha untuk tidak mencampurkan urusan pribadi dengan urusan organisasi malah dibilang birokrat. Tapi sudahlah, memang kadang kita harus berjuang untuk sesuatu yang kita anggap benar.

Kalau organisasi dicampuri urusan pribadi karena gak enak dengan tetangga, akhirnya muncul juga nepotisme itu. Maaf, saya sejak kecil diajarkan untuk tidak seperti ini. Tetangga saya boleh bilang saya birokrat, tapi saya akan hadir dalam acara kalau memang untuk masyarakat umum. Ingat, saya bukan pejabat kalau di lingkungan warga, I am just only a citizen.

Saya jadi ingat saat pengucapan sumpah pimpinan KPK kemarin. Apa sih gunanya seorang isteri hadir dalam pengucapan sumpah (atau pelantikan) suaminya (atau mungkin suami hadir dalam pelantikan isterinya) ? Ya jelas, dong. Untuk mendukung pasangannya saat menjabat, sehingga tahu hak dan kewajibannya, tahu peran suami atau isterinya nya yang penting itu, tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan kejelasan status. Tapi, gak usah sampai ada di samping suami/isteri yang dilantik dan kemudian menerima ucapan selamat. Kecuali tujuannya, agar orang kenal siapa pasangannya dan pasangannya tersebut tahu siapa orang-orang di lingkungan kerja suami/isterinya. Yang penting kemudian, ini tidak dimanfaatkan untuk urusan suap-menyuap atau jadi selebriti dadakan karena jabatan pasangannya.

Jabatan itu amanah, bukan harus untuk diberi ucapan selamat. Lain halnya kalau ucapan selamat itu ditujukan kepada mempelai, di sebelah kanan dan kirinya mungkin memang pantas ada orang tua, atau wajar kalau suami/isteri datang dengan pasangannya saat resepsi pernikahan.

Jadi bagi para pasangan, gak perlu juga ikut kegiatan si pejabat manakala keluar kota dan bahkan minta dibayari kantor (dan kalau perlu minta per diem segala). Kalau mau ikut mendampingi, boleh-boleh saja, bahkan sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi bayar sendiri dong tiket dan kebutuhan lainnya.

Jadi kembali lagi ke persoalan undangan di atas. Saya akan tegas bilang sama ibu-ibu tetangga saya “Maafkan saya kalau menurut ibu-ibu saya terlalu birokratis. Saya hanya tidak mau mencampuri hal yang bukan wewenang saya. Bapak/Ibu yang telah dipilih warga biar dapat melaksanakan amanah dengan lancar tanpa intervensi dari pihak manapun. Sekali lagi maaf, kalau menurut ibu-ibu saya terlalu naif. Saya hanya ingin kita bisa menempatkan peran kita sesuai dengan yang seharusnya. Maaf ibu-ibu, kalau saya yang paling muda ini harus dianggap menggurui dan sok tahu. Saya hanya ingin saat nanti benar-benar jadi pejabat melihat pada deskripsi kerja dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing.

Terima kasih Bu Yunita (disaksikan Ibu Laili dan Ibu Silvi), atas diskusi kita yang hangat di malam Minggu.

Dari Depok untuk Indonesia yang Lebih Baik

Iklan Layanan Publik: Cara Kreatif dan Cepat Menghabiskan Anggaran Negara

Menyaksikan televisi dalam seminggu ini, membuat saya harus geleng-geleng kepala. Birokrat Indonesia yang kreatif atau memang duit negara ini memang gak habis-habis.

Dulu, saat saya menulis tentang menghabiskan anggaran di pertengahan desember, karena saya bingung, kenapa susah sekali ketika saya ingin liburan di luar kota karena sedang jenuh dengan pekerjaan terutama jika saya ingin liburan di bulan Desember. Ternyata dari semua hotel yang saya telepon, alasannya sama, karena semua sudah di booking oleh instansi pemerintah untuk berbagai macam alasan, mulai dari acara rapat sampai gathering.

Rupanya, tradisi ini sudah agak sedikit bergeser. Gak banyak sih, tapi birokrat kita ini sudah tahu bagaimana cara agar penyerapan anggaran tinggi dengan kegiatan yang sedikit. Bikin aja Iklan Layanan Masyarakat.

Sabtu dan Minggu (10-11 Desember 2011) ini, saya menyaksikan iklan-iklan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) , Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan  Komisi Informasi Pusat, yang kalau disaksikan sebenarnya gak terlalu bermanfaat lah.

Bukannya bermaksud berburuk sangka. Tapi, untuk apa Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan tentang keberhasilan Indonesia dalam Sea Games ke-26 kemarin? Semua bangsa ini, tanpa iklan itu, juga pasti sudah tahu Indonesia memang jadi juara umum, walaupun ditengarai bahwa Indonesia lebih banyak menang di cabang olaharaga non olympic.

Untuk apa Setjen MPR mengusung pentingnya musyawarah untuk mengambil keputusan, yang anak SD juga sudah tahu karena sudah diajarkan di sekolah.  Dan, untuk apa Komisi Informasi Pusat sampai membuat dua versi iklan hanya untuk menjelaskan apa itu badan publik, padahal ada yang lebih penting yaitu bagaimana “memaksa” badan publik untuk memiliki PPID sehingga semua warga bisa memperoleh informasi yang diperlukan.

Yang pasti, iklan seperti itu pasti dibuat bukan oleh institusi sendiri (baca: humas) tetapi kerjasama dengan pihak ketiga, alias konsultan periklanan. Untuk memberikan informasi pada publik? Harusnya demikian. Atau untuk mengubah image? Ya,mungkin. Tapi kenyataannya, mungkin bisa dikatakan hanya untuk penyerapan anggaran. Bikin iklan seperti itu gak murah loh. Belum lagi, setelah iklan dibuat, tentu saja harus memutarnya di stasiun televisi. Berapa biaya pasangnya? Kayaknya, KPK harus jeli melihat peluang, bahwa mungkin bisa muncul “sesuatu” di sini. Bukannya anggaran iklan itu juga diambil dari anggaran negara yang salah satu sumbernya adalah dari pajak.

Bagaimana pertanggungjawaban kepada pembayar pajak? Harusnya, pajak yang dibayarkan memberikan perbaikan di sana sini. TKI tidak jadi olok-olokan lagi tidak diperas lagi, transportasi lebih baik –dibenahi, sarana dan pelayanannya, tidak rusuh seperti kejadian penerbangan Garuda Indonesia di Solo kemarin (yang gak ada beritanya karena semua televisi hanya konsentrasi meliput kedatangan Nunun Nurbaeti yang heboh gara-gara kasus cek pelawat, “percintaan” Angelina Sondakh dengan penyidik KPK, dan kematian Sondang yang katanya karena kecewa dengan pemerintahan).

Sekali lagi, ini hanya ungkapan anak negeri yang tergelak karena menyaksikan betapa “kreatif”nya birokrat kita untuk menghabiskan anggaran. Jangan-jangan, ke depannya ini akan ditiru oleh semua lembaga. Daripada bingung bagaimana menghabiskan anggaran, mending bikin iklan layanan masyarakat aja. Masalah isinya penting atau tidak, yang penting pejabatnya muncul dulu di televisi. Kegunaan? Belakangan aja. Toh, yang penting ada bukti pengeluaran anggaran yang sah. Selesai. KPK tidak bisa berbuat apa-apa.

Dari Depok untuk Indonesia yang Lebih Baik

Pada hari Kamis

Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada umat-Nya untuk membenci setiap hari dalam hidupnya
Tuhan juga tidak pernah suka jika hamba-Nya mengeluh dengan apa yang dialami pada harinya
 
Tapi, Yang Maha Mendengar…
Hari ini, saya harus membenci
Hari ini, saya harus mengeluh
Tentang apa yang terjadi pada hari ini
 
Saya kecewa, karena saya tidak bisa mencegah semua terjadi pada hari ini karena saya bukan siapa-siapa
Saya kecewa, karena saya tidak bisa memutar kembali hari ini karena saya juga bukan apa-apa
 
Apakah Engkau akan marah, Ya Rabb?
Apakah Engkau akan murka, Yang Maha Kuasa?
 
Ketika saya harus mempertanyakan
Di mana letak hati nurani manakala beradu dengan uang  
Di mana letak hati nurani manakala berlawanan dengan politik
Di mana letak hati nurani manakala berhimpitan dengan kekuasaan
 
Ampuni saya, Sang Maha Pemurah
Karena hari ini saya hanya menjadi seonggok daging tak berguna
 
8 Desember 2011
dari Depok untuk Indonesia yang Lebih Baik