Membuka Informasi Menuju Good Governance

Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, Desy Hariyati
Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, Desy Hariyati

Selang dua tahun dari tenggat waktu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), ternyata masih banyak pemerintah daerah (kota/kabupaten) yang belum memiliki perangkat kelembagaan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat sebagai pelak-sanaan amanat undang-undang. Faktor-faktor yang memengaruhi terhambatnya implementasi UU KIP di daerah dapat dikategorikan menjadi dua faktor; internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketiadaan anggaran, kesiapan Sumber Daya Manusia, minimnya infrastruktur yang dapat mendukung keterbukaan informasi, political will dari pemimpin daerah sampai dengan kultur/ budaya yang belum mengalami perubahan untuk memberikan pelayananan publik yang baik. Sementara itu, faktor eksternal muncul karena aspek sosial budaya masyarakat yang masih apatis, sosialisasi yang kurang terhadap pelaksanaan UU KIP tersebut, serta substansi UU KIP yang kurang mengikat dan menekan pemerintah daerah yang tidak membentuk Komisi Informasi Daerah ataupun menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat merupakan dua daerah yang memiliki pengalaman berbeda dalam hal implementasi UU KIP ini. Buku ini memotret bagaimana implementasi UU KIP tersebut sebagai perwujudan prinsip-prinsip Good Governance dan masalah-masalah apa yang menghambatnya.

ISBN: 978-979-456-501-8

Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)

Tahun: 2012

Halaman: 146 hlm, xii

Advertisements

Peran Kepemimpinan dalam Reformasi Daerah: Studi di Kota Yogyakarta

Kepemimpinan mengandung makna kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengubah perilaku pihak lain seperti yang diinginkannya. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk membangun tatanan birokrasi daerah agar semakin berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka memperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi yang selama ini seringkali memiliki stigma negatif di kalangan masyarakat.

Muh. Azis Muslim, Lina Miftahul Jannah, Eko Sakapurnama, Desy Hariyati
Muh. Azis Muslim, Lina Miftahul Jannah, Eko Sakapurnama, Desy Hariyati

Buku ini ditulis dari kajian dengan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan penelusuran data statistik mengenai laporan kinerja pemerintah daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang selama ini diperoleh Pemerintah Daerah, sedangkan metode kualitatif dilakukan lewat wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, DPRD, LSM, pengusaha,dan tokoh masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana peran Walikota Yogyakarta periode 2001-2011, Bapak Herry Zudianto melakukan perubahan yang signifikan, inovatif sesuai dengan konsep kepemimpinan Mintzberg. Secara umum menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Herry Zudianto berdasarkan teori Mintzberg sudah berjalan dengan baik.

 

ISBN: 978-979-456-503-2

Penebit: Penerbit Universitas Indonesia

Halaman: 77 hlm + v

Tahun: 2012

Dampak dan Masalah-Masalah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru

Eko Prasojo, Lina Miftahul Jannah, Defny Holidin, Desy Hariyati
Eko Prasojo, Lina Miftahul Jannah, Defny Holidin, Desy Hariyati

Sejak dibukanya keran otonomi tahun 1999, laju peme-karan nyaris tak terkendali. Dari “hanya” 303 Kabupaten/Kota dan 26 Provinsi hingga mencapai 497 Kabupaten/Kota dan 33 Provinsi pada 2009. Evaluasi atas daerah otonom baru hasil pemekaran pun baru dilaksanakan tahun 2010. Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa tidak semua daerah otonom ini berhasil pasca pemekarannya. Sejalan dengan pelaksanaan evaluasi tersebut peneliti juga menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan daerah otonom baru. Pemekaran daerah yang diharapkan memberikan hasil positif ternyata dalam banyak kasus pemekaran daerah cenderung membawa sejumlah gejala (problem symptom) berupa tidak tercapainya tujuan dari dilakukannya pemekaran, yaitu keman-dirian daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Kota Singkawang dan Kabupaten Bandung Barat menjadi pilihan untuk ditelaah karena kedua lokasi penelitian ini adalah daerah otonom yang terbentuk pasca Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Pada bagian awal laporan penelitian ini akan digambarkan faktor-faktor dan indikator yang menjadi pedoman dalam menilai capaian daerah otonom baru, disusul gambaran tentang kondisi kedua daerah pra dan pasca peme-karan, dan bagian terakhir adalah gambaran tentang masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan daerah otonom baru.

ISBN: 978-979-456-506-3

Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)

Tahun: 2012

Halaman: 82 halaman, x