Pelanggaran UU Lalu Lintas dan Perlindungan Anak

Saya paling bingung kalau menyaksikan anak-anak di bawah usia 17 tahun mengendarai kendaraan bermotor. Kok tahu kalau di bawah usia 17 tahun? Selain wajah yang masih imut-imut, masalahnya mereka pakai seragam sekolah (biasanya warna biru) alias masih SMP. Pasti dong di bawah 17 tahun. Jadi, sudah pasti gak punya Surat Izin Mengemudi. Yang membingungkan lagi, mereka lewat di depan polisi, eh polisinya pura-pura gak lihat atau melihat tapi pura-pura gak tahu, atau tahu tapi malas menindak. Dan lebih parahnya lagi, mereka berkendara tanpa helm dan berboncengan lebih dari yang seharusnya (biasanya sih bertiga). Kalau masalah kelengkapan sepeda motor sih gak usah ditanya lagi. Biasanya spion juga cuma sebelah. Kalaupun ada sepasang, ukurannya mini, jadi gak berguna. Belum lagi, seringkali di tangan masih pegang hape dan bukan hanya dipegang loh, tapi sambil kirim atau baca SMS. Jangan-jangan mereka juga gak bawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pula. Jadi, coba bayangkan, berapa banyak pelanggaran yang terjadi dan apakah sanksinya diberlakukan.

Coba lihat foto di samping yang saya ambil dari  yudhadepp.blogspott.com

Sumber: yudhadepp.blogspot.com

Ngeri gak sih…

Nah, sekarang kita lihat pelanggaran sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009

1. Tidak punya SIM Rp. 1.000.000 Pasal 281 jo Ps. 77 (1), Ps 81 (1)

2. Tidak pakai helm untuk pengemudi Rp. 250.000, untuk penumpang Rp. 250.000 Pasal 291(1) dan (2) jo Ps. 106 (8)

3. Tidak bawa/punya STNK Rp 500.000 Pasal 288(1) jo 106(5) jo 70(2)

4. Tidak pakai spion Rp. 250.000 Pasal 285(1)

5. Mengemudi menggunakan HP Rp 750.000 Pasal 283 jo 106(1)

6. Membawa penumpang di luar batas  Ps 106 (9)

Duh, pak polisi. Memangnya susah ya menertibkan yang seperti ini. Kalau saya jadi polisi sih, langsung saja saya sita motornya. Silakan orangtua mengambilnya dengan menandatangani surat di atas materai yang menyatakan akan mengawasi anak dan tidak akan mengizinkan anaknya membawa kendaraan sampai yang bersangkutan memiliki SIM (cukup usia dan sesuai persyaratan). Bukan apa-apa, soalnya, dengan membiarkan anak belum cukup usia membawa kendaraan, berarti orangtua juga kan bisa dianggap tidak cakap mendidik anak dan bisa dipidana juga sesuai dengan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, walaupun secara tertulis hanya diatur dalam Pasal 26 ayat (1 a)  bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Silakan definsikan sendiri tentang istilah melindungi. Perlindungan Anak berarti berkaitan dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk hidup dan kelangsungan hidup si anak (Penjelasan UU Perlindungan Anak).

Jadi… ayo sama-sama kita tegakkan peraturan untuk menjaga kehidupan menjadi lebih baik.

 

Dari Depok untuk Indonesia yang Lebih Baik

Dampak Desentralisasi terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Desentralisasi terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Desentralisasi terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan

Sejak diimplementasikannya UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat. Demikian radikalnya, UU tersebut tidak hanya memberikan otonomi yang sangat luas tetapi juga kekagetan bagi elit dan masyarakat lokal untuk menyelenggarakannya. Praktik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 telah memberikan dinamika khusus dalam kehidupan politik dan pemerintahan lokal. Kewenangan sangat luas yang dimiliki oleh pemerintaha kabupaten/kota tidak saja memungkinkan setiap daerah mengembangkan potensi dan kebutuhannya, tetapi juga menimbulkan masalah pengawasan atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Karena itu, praktik desentralisasi dan otonomi daerah ini tidak sepi dari kritik. Beberapa kritik tersebut di antaranya adalah persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak terkontrol. Seringkali, atas nama Pendapatan Asli Daerah, eksploitasi sumber daya alam berlangsung secara massif dan tidak memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan.

Panulis: Eko Prasojo, Irfan R. Maksum, Teguh Kurniawan, Lina Miftahul Jannah, Retno Kusumastuti, Ayi Mulyadi

ISBN: 978-602-95943-3-1

Penerbit: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Cetakan I, Tahun 2010

102 halaman + viii