Komitmen Pejabat Publik: Antara Menyelesaikan Masa Jabatan dan Berpindah Jabatan

Rekrutmen pejabat publik pada beberapa lembaga seringkali membuat kita mengerutkan kening dan kemudian mempertanyakan komitmen para calon. Benar gak sih bahwa mereka benar-benar ingin mengabdi pada negara atau sekedar mencari pekerjaan (karena pada dasarnya mereka adalah pengangguran terpelajar) atau hanya sekedar membuktikan bahwa dia memang pantas menyandang jabatan tersebut.  Lihat saja seleksi calon komisioner di Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat(KIP), Komisi Pemilihan Umum, atau komisi-komisi lainnya. Kalau kita rajin menelusuri dan tahu siapa latar belakang para calon, mungkin yang ada adalah pertanyaan “Loh, kan mereka masih menjabat sebagai ini dan itu. Kok bisa-bisanya ya, belum habis masa jabatan sudah ingin jabatan baru. Apakah mereka gak berpikir bahwa orang akan mempertanyakan komitmen mereka?” Sekali lagi, ini baru kemungkinan loh. Ketika Pak Joko Widodo yang masih menjadi walikota Solo maju menjadi calon Gubernur DKI, banyak pihak mempertanyakannya. Bahkan ketika kemudian Pak Joko Widodo diminta sekelompok orang untuk maju dalam bursa calon Presiden, kembali orang mempertanyakan komitmen beliau.

Namun, coba kita pahami dulu, apa yang dimaksud dengan komitmen. Steers, 1995 mendefinisikan komitmen organisasional sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan dan loyalitas, yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Luthans (2006) menyebutkan bahwa komitmen organisasi sebagai sikap yang berupa keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi;  dan keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Kalau definisi Steers dan Luthans di atas menghubungkan komitmen dengan loyalitas dan keinginan serta keyakinan kuat untuk terus  menjadi bagian dar organisasi, maka sangat wajar saya pun akan mempertanyakan kepada para pejabat publik kita.

Seorang pejabat publik pada sebuah lembaga tentu diseleksi dengan proses yang tidak pendek (ada beberapa tahapan), memakan biaya yang besar (biasanya seleksi dilakukan di hotel-hotel), dan juga tenaga para anggota panitia seleksi (yang tentu saja dibayar honornya). Ketika diangkat, pasti dong menandatangani kontrak kerja yang merupakan komitmen kerja yang bersangkutan untuk satu periode. Bahkan, pakai baca sumpah segala saat pengangkatan.

Yang bersangkutan pasti bersaing dengan banyak calon lainnya. Nah, harusnya sebagai pejabat publik yang punya komitmen, beliau-beliau ini sudah selayaknya menuntaskan kewajiban selama satu periode dan jangan coba-coba menghianati publik dengan mengikuti seleksi pejabat publik yang lain. Panitia Seleksi dan DPR harus lebih keras lagi membuat aturan tentang komitmen ini, sehingga seorang pejabat publik benar-benar 100% menghayati pekerjaannya dan bukan hanya mencari jabatan semata. Jangan seperti anggota partai politik yang bisa loncat dari satu partai ke partai lainnya dalam hitungan menit.

Kuncinya adalah pada Pansel dan DPR. Sebagai tim penyeleksi, pada saat fit and proper test, benar-benar harus melihat komitmen dan integritas para calon. Bukan hanya afiliasi partainya dan visi misi yang seringkali sangat normatif.

Catatan: Ada calon yang belum lama diangkat menjadi Komisioner di daerah, sekarang sedang ikut seleksi menjadi Komisioer di pusat. Kalau mereka nantinya terpilih menjadi Komisioner di pusat maka jabatan lamanya bagaimana? Jangan-jangan, jadi komisioner di pusat hanya jadi satu batu loncatan saja untuk tujuan lain. Mungkin mau menjadi Menteri??? Ha ha ha.

Dari Depok untuk Indonesia yang Lebih Baik

Advertisements

Perbandingan Administrasi Negara

Bagi yang membutuhkan, siapa saja boleh menggunakannya, yang penting tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Silakan diunduh.

BPKM Perbandingan Administrasi Negara_Versi Oktober 2012

P.B._Rathod_Comparative_Public_Administration__2007

PAN Materi 1 2012

PAN_Materi 3_Evolusi Perbandingan Administrasi Negara_2013

PAN_Materi 4_Model Perbandingan Administrasi Negara 2013

PAN_Materi 6_ Bureaucratic_Prominent dan Party Prominent 2013

Untuk materi perkuliahan menyusul. Selamat belajar.

Informasi pembayaran Pajak Bumi Bangunan Depok tahun 2013: Siapkan Biaya administrasi jika melalui Teller

Pengalaman membayar PBB di ATM BRI KCP UI Depok adalah: pada 19 Maret 2013 ATM belum bisa digunakan sebagai media pembayaran karena belum tersedianya menu pembayaran PBB, Kata si Mba Teller:  “Kalau di Nusantara sih sudah ada.” Saya hanya berpikir “Kok, gak standar ya?

Nah, jika melalui teller BRI, maka Bapak/Ibu harus menyediakan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- yang kalau kita lihat pada bukti pembayaran tidak muncul nominal Rp. 5.000,- tersebut tetapi langsung pada total tagihannya. Saya mencoba menanyakan kok ada perbedaan antara besaran PBB yang harus dibayar dengan total tagihan, si Mbak Tellernya bilang, “Oh, mungkin ada dendanya, Bu. Mungkin ibu terlambat bayar.” Saya bilang: “Bagaimana ada denda, kan ini PBB 2013 dan terakhir pembayarannya Agustus 2013.”

bukti bayar pbb 2013_biaya administrasi

Akhirnya Mba Teller yang satunya bilang “Ada biaya administrasinya, Bu.” Wah, bagaimana sih. Kok gak professional ya? Bagi saya, seharusnya teller bank menjelaskana adanya biaya administrasi, jadi si pembayar sudah siap-siap. Kalau seperti ini, kan saya lebih baik bayar lewat Kantor PBB di Kecamatan saja, atau memilih membayar via ATM BRI di Jalan Nusantara (mudah-mudahan si Mbak Teller gak salah menyebut ya…)

Selamat menjalankan kewajiban sebagai Warga Negara. Jangan lupa, bukti pembayarannya di simpan sebagai salah satu syarat mengurus surat-surat administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan.

Dari Depok untuk Indonesia yang Lebih Baik.

Beta = Aku

Waktu saya kecil, mendengar lagu Kasih Ibu biasa-biasa saja. Alias no comment deh. Sama halnya dengan mendengar lagu Indonesia Pusaka. Bingung kan. Kok apa hubungan kedua lagu tersebut ya?

Pada lagu Kasih Ibu ada kalimat seperti ini:

Kasih Ibu, kepada Beta, tak terhingga sepanjang masa …

sedangkan lagu Indonesai Pusaka, syairnya seperti ini:

Indonesia Tanah Air Beta, Pusaka abadi nan jaya …

Kedua lagu tersebut sama-sama menggunakan kata BETA. Beta, dalam bahasa Indonesia berarti saya/aku. Walaupun, mungkin orang hanya tahu bahwa kata ini lebih banyak digunakan oleh saudara kita dari Indonesia Timur. Padahal, kata ini sebenarnya merupakan kosa kata Melayu asli. Mohon maaf, kalau saya salah.

Nah, bukan itu masalahnya. Anak saya hobi sekali menyanyi. Salah satu lagu yang biasa dinyanyikan adalah Kasih Ibu ini. Tapi, dia selalu mengganti kata beta menjadi kata aku. Dia gak mau menyebutnya beta karena kata ayahnya (suami saya) beta itu artinya aku. Akhirnya, berubahlah syair lagunya menjadi:

Kasih Ibu, kepada aku, tak terhingga sepanjang waktu …

Mohon maaf luar biasa saya sampaikan kepada pencipta lagu tersebut. Mohon maaf saya bingung siapa penciptanya. Apakah SM Mochtar atau AT Mahmud. Saya hanya mencoba kreatif agar bunyinya menjadi sama antara aku dan waktu, sama dengan antara beta dan masa.