10 Inovasi Unggulan Paparkan Produknya di Hadapan Juri

Penentuan inovasi peradilan terbaik dilakukan melalui rapat pleno dewan juri bersama Ketua MA.
CR19

10 Inovasi Unggulan Paparkan Produknya di Hadapan Juri

Para peserta inovasi peradilan dan dewan juri di gedung MA di Jakarta, Kamis (12/11). Foto: CR19
Ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Mahkamah Agung 2015 hampir usai. Bertempat di ruang Wirjono Prodjodikoro, gedung Mahkamah Agung (MA) Kamis (12/11), dewan juri melakukan penilaian tahap akhir terhadap 10 inovasi unggulan. Nantinya, dari hasil penilaian ini, dewan juri akan menentukan inovasi terbaik dalam forum rapat pleno dewan juri.

“Dewan juri dipersilahkan untuk menuju ruang Pleno 1 dan 2 untuk rapat pleno dewan juri bersama dengan yang mulia, Ketua MA, Hatta Ali,” ujar Melly Affrisyah, Anggota Panitia Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan MA 2015.

Sesuai jadwal, hari ini dewan juri melakukan penilaian secara substansi atas presentasi dan wawancara terhadap 10 pengadilan dengan inovasi unggulan. Masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan produk inovasinya selama tujuh menit. Kemudian setelah itu, dewan juri berhak mengajukan sejumlah pertanyaan dengan diberi kesempatan kurang lebih 13 menit.

Berdasarkan pemantauan hukumonline, presentasi dan wawancara terhadap 10 inovasi unggulan berjalan lancar. Salah satunya peserta yang memaparkan presentasi adalah Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru H.A.S Pudjoharsoyo secara langsung menyampaikan produk inovasinya yakni menghitung sendiri panjar perkara (E-SKUM).

Sebagai gambaran, E-SKUM merupakan inovasi dari PN Pekanbaru di mana para pencari keadilan dapat mengetahui biaya panjar perkara yang harus dibayarkan secara langsung melalui mesin yang disediakan oleh PN Pekanbaru. Pudjo menjelaskan, inovasi ini lahir karena dilatarbelakangi sistem birokrasi yang berbelit-belit hanya untuk mengetahui biaya panjar perkara.

“Ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan dengan ujungnya adalah terciptanya kualitas pelayanan publik di pengadilan agar proses di pengadilan dapat berjalan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan,” kata Pudjo.

Menanggapi pemaparan Pudjo, salah seorang dewan juri yang juga seorang Panitera MA, Soeroso Ono, mengajukan pertanyaan. “Keluhan yang sering diajukan pencari keadilan adalah sisa panjar, apakah juga tercover?”.

Juri lainnya, Penggiat Inovasi Institusi Pemerintahan, Lina Miftahul Jannah, turut mengajukan pertanyaan. “Apakah itu dimungkinkan inovasi ini dijalankan dengan aplikasi di handphone?” tanyanya.

Pudjo mengatakan, fitur dalam E-SKUM terdiri dari dua macam. Pertama, fitur tambah biaya. Fitur ini digunakan ketika biaya panjar sudah mulai habis untuk digunakan selama dalam proses peradilan. Ketika proses peradilan sudah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar yang belum terpakai, maka dilakukan sistem SMS Gateway.

Melalui sistem ini, pihak yang berkaitan akan diberitahu bahwa uang panjar yang dibayarkan sebelumnya masih terdapat sisa. “Dan rincian tentang biaya yang terpakai itu akan terpampang di dalam E-SKUM ini juga,” jelasnya.

Dijelaskan Pudjo, bahwa E-SKUM ini merupakan embrio yang nantinya akan dikembangkan secara online. Ke depan, E-SKUM ini akan dikembangkan dengan berbasis website yang tujuanya untuk memudahkan para pencari keadilan dalam menghitung biaya panjar perkara dimanapun mereka berada. “Kami sudah menyiapkan aplikasinya,” tandasnya.

Sebagai informasi, dari presentasi dan wawancara itu, dewan juri melakukan penialain terhadap dua komponen utama, yakni komponen presentasi dan wawancara, serta komponen substansi. Pada komponen presentasi dan wawancara, dewan juri melakukan penilaian dengan membagi kedalam dua unsur penilaian.

Dua unsur penilaian itu antara lain, ketepatan waktu, kejelasan penyampaian, dan tata cara penyajian. Unsur penilaian yang kedua, yakni pengetahuan mengenai produk inovasi, alasan pemilihan inovasi, serta evaluasi pelaksanaan dan pengembangan produk inovasi. “Masing-masing diberikan bobot sebesar 10%,” sebagaimana dikutip dari panduan penilaian.

Sementara untuk komponen yang kedua yakni substansi, paling tidak ada empat unsur yang dilakukan penilaian. Antara lain, unsur kebaruan, kebermanfaatan, replikasi, dan keberlanjutan. Dari unsur kebaruan, salah satu poin yang dinilai adalah apakah inovasi ini merupakan ide orisinil atau modifikasi dari yang sudah ada.

Lalu, dari unsur kebermanfaatan, dilihat apakah inovasi itu memberikan kepuasaan bagi pengguna, serta menuntaskan permasalahan pelayanan. Sementara unsur replikasi, salah satu yang dinilai adalah apakah inovasi tersebut dapat direplikasi dengan mudah oleh lingkungan peradilan lain. Dan daru unsur keberlanjutan, salah satu penilaiannya adalah apakah ada potensi untuk diterapkan di satker lainnya.

“Masing-masing unsur tersebut, diberikan bobot sebesar 20%,” sebagaimana disebut dari panduan penilaian.

Sebagai informasi, penilaian tahap akhir ini dilakukan oleh dewan juri yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari lima pejabat MA, yakni Prof Takdir Rahmadi (Ketua Kamar Pembinaan MA), Dr Syarifuddin (Ketua Kamar Pengawasan MA), Dr Purwosusilo (Hakim Agung), Nurhadi (Sekretaris MA), dan Soeroso Ono (Panitera MA).

Lalu dua orang mantan pejabat MA, yakni Widyatno Sastrohardjono (Mantan Ketua Kamar Pembinaan MA) dan Atja Sondjaja (Mantan Ketua Muda Kamar Perdata MA). Dan selebihnya dari unsur professional, yakni Prof Eko Prasojo (Guru Besar UI/ Pakar Reformasi Birokrasi Nasional), Erry Riyana Hardjapamekas (Mantan Wakil Ketua KPK), dan Dr Lina Miftahul Jannah (Doktor UI/Penggiat Inovasi Institusi Pemerintahan).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s