Category Archives: Buku

Diskursus seputar Institutionalisasi Prinsip-Prinsip Democratic Governance pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia

Tulisan tersebut merupakan sebuah artikel dalam “Seri Bunga Rampai FISIP UI 1/2014: Era Baru Indonesia Menyongsong Komunitas ASEAN 2015 (Pandangan Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik). Ditulis bersama saya (ehem, masih dengan nama Lina Miftahul Jannah) dan kolega saya Zuliansyah Putra Zulkarnain.

Tulisan ini ada bagian dari penelitian dengan judul Rekonstruksi Peranan dan Fungsi Pemerintahan Provinsi sebagai Intermediate Level of Institution Dalam Kerangka Desentralisasi di Negara Kesatuan: Studi Perbandingan di Indonesia dan Filipina, yang didanai oleh Hibah Riset Madya Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT).

Editor: Achmad Fedyani Saifuddin

ISBN: 978-602-71839-1-9

Cetakan pertama, Desember 2014.

Buku Bunga Rampai FISIP

Kristal Pengetahuan: Hitam Putih Perpustakaan UI

Mahasiswa adalah perpustakaan

Kampus adalah pesta, buku, dan cinta. Itulah jargon yang selalu diingatkan oleh para senior atau dosen kepada mahasiswa baru. Artinya, selain keceriaan dan asmara, seorang mahasiswa juga harus serius belajar. Menjejakkan kaki sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia (UI) mungkin rasanya dapat diibaratkan seperti saat seorang Neil Armstrong mendarat di bulan atau ketika sopir bajaj hendak belok. Hanya kita dan Sang Pencipta yang tahu. Antara senang, gugup, takut, semua jadi satu. Mungkin membandingkan dengan Pak Armstrong dan Pak Sopir adalah sesuatu yang berlebihan. Yang pasti, status jelas berbeda antara siswa dan mahasiswa. Kalau bahasa anak sekarang gegana, gelisah, galau, dan merana. Gelisah karena bingung apakah dosen yang akan mengajar sesuai gambaran yang diceritakan para senior sebagai dosen killer, galau karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan merana karena sepertinya tugas yang akan diberikan membuat tidak bisa tidur pulas.

Betul saja, saat dijelaskan rencana pengajaran selama satu semester oleh seorang dosen, pada awalnya kalimat demi kalimat terbaca dengan menyejukan, dan ternyata pada akhirnya “Loh kok, bukunya banyak sekali? Berbahasa Inggris dan buku-buku lama pula.” Akhirnya, dengan langkah berat namun harus, aku dan teman- temanku melangkahkan kaki menuju perpustakaan UI di dekat Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya). Bingung akan apa yang harus dilakukan dan arah yang dituju tiba-tiba, “Ada yang bisa dibantu?”, sapa seorang laki- laki paruh baya. Aduh, sapaan tersebut menentramkan hati kami yang labil. Wajah- wajah kami memang terlihat bahwa kami perlu pertolongan. Kesan pertama saat itu membuat saya menambahkan dalam agenda saya. Berkunjung ke perpustakaan di kampus cukup menyenangkan kok. Walaupun saya harus mebolak-balik kertas katalog yang lusuh dan kumal, hanya boleh meminjam dua sampai tiga buku, harus mengembalikan sesuai jadual, toh saya dapat bertahan dengan berbagai tugas makalah, ujian, dan berbagai di kampus dan menyelesaikan tugas akhir saya dengan sangat baik. Mahasiswa adalah perpustakaan, perpustakaan adalah mahasiswa.

Perpustakaan UI; Dulu dan Sekarang

Kini, jika berkunjung ke the crystal of knowledge, yang menjulang di tengah kampus Universitas Indonesia, tentu tampilan jauh dari gambaran perpustakaan di manapun. Perpustakaan UI memang laksana kristal, terlihat mahal, megah, mewah, kokoh, bercahaya, dan tidak mudah hancur. Mengingat istilah yang dipakai adalah kristal, mau tidak mau ingatan akan terhampir pada sebuah barang hiasan. Jangan sampai kristal ini hanya menjadi kristal pajangan seperti yang ada di rumah-rumah Pondok Indah atau Menteng saja karena harganya selangit. Kristal pajangan ini akan diletakkan di tempat yang mudah terlihat, sebuah lemari mahal dan terkunci rapat. Boleh dilihat tapi jangan disentuh. Jika malam hari lemari ini akan berhias pencahayaan yang luar biasa sehingga menggairahkan bagi yang melihat. Barang ini akhirnya menjadi simbol dari kemapanan dan kekuasaan. Namun demikian, tentu saja akan berbeda ketika diberi nama kristal pengetahuan. Para pemimpin UI yang memberi nama tersebut tahu pasti maknanya adalah memberikan cahaya pengetahuan, bukan hanya untuk sivitas akademika saja tetapi juga untuk bangsa dan negara.

Bagi saya, berjalan menyusuri perpustakaan UI tidak sarat warna, tidak seperti warna pelangi. Cukup dua saja: hitam dan putih. Hitam adalah saat tidak ada perubahan, dan putih saat kebalikannya. Kalau ditanya kapan kiranya mahasiswa akan lebih intens untuk berkunjung ke perpustakaan? Jawabannya dari dulu hingga sekarang sama, yaitu hanya tiga periode, pada awal sebagai mahasiswa baru karena harus membuat kartu perpustakaan, pada saat menjelang ujian akhir semester karena adanya makalah atau tugas-tugas yang harus dikumpulkan, dan menjelang penyelesaian studinya karena selain diharuskan membaca penelitian sebelumnya oleh dosen, harus membuat tugas akhir, dan tentu saja melaporkan tugas akhirnya. Itulah hitam.

Dulu, pulang dari perpustakaan, saya akan dkondisikan dua hal, kembali ke fakultas atau kamar kos dengan setumpuk buku atau bahkan nihil karena buku yang diinginkan tidak ada. Alasannya hanya dua, sedang dipinjam atau tidak ditemukan. Sekarang, jumlah koleksi memang sudah lebih dari 5 juta buku dan katanya terintegrasi dari semua perpustakaan fakultas. Hal ini rupanya tidak juga sejalan dengan jumlah mahasiswa UI yang semakin tumbuh. Sudah lebih dari 30 ribu mahasiswa jumlahnya. Akhirnya, kekecewaan tetap ada, karena pada katalog elektronik tersebut buku yang diinginkan tersedia, tapi ketika dicari pada rak ternyata tidak ditemukan. Alasannya masih sama, sedang dipinjam atau stock opname. Yang

lebih sedih adalah kalau buku yang kita pinjam ternyata halamannya tidak lengkap alias hilang karena sudah dibegal atau dimutilasi oleh pembaca sebelumnya. Rupanya, masih ada orang yang belum sadar akan nilai dari sebuah buku. Tetap hitam.

Dulu, fasilitas perpustakaan serba terbatas, mulai dari tempat penyimpanan tas (loker), meja untuk membaca, hingga komputer harus berlomba dengan pengunjung lainnya, siapa cepat dia dapat. Sekarang, loker-loker lebih dari cukup, komputer dengan fasilitas internet pun tersedia. Inilah putih. Dulu, perpustakaan UI selalu identik dengan kumpulan buku tua, kusam, sepi, beraroma tidak sedap, dan bahkan acapkali dianggap sebagai sumber penyakit. Kalau mau sakit, datang saja ke perpustakaan. Bahkan ada seorang kawan yang guyon “setan saja takut kok kalau harus ke perpustakaan sendirian.” Sekarang, cobalah melangkah di sekitar perpustakaan. Selain pemandangan danau UI yang menyejukkan, aroma kopi impor merebak dari warung waralaba Amerika ditambah aroma minyak wijen keluar dari resto Korea menggoyang hidung sedikit mengganggu konsentrasi perut untuk berkunjung saat jam makan siang datang. Tidak ada keluh kesah lantaran listrik yang tiba-tiba padam. Suasana pun mendukung untuk bekerja hingga malam hari. Akankah warna putih akan semakin banyak bercerita nantinya?

Epilog

Kristal pengetahuan adalah sebuah simbol luhur atas kreasi seni tingkat tinggi. Di dalamnya terdapat banyak cerita, lakon, dan romansa bagi pengunjungnya. Orang yang memanfaatkan perpustakaan bukan hanya untuk membaca dan menjadi ruang berkumpul untuk menyapa, tetapi untuk menciptakan, menyimpan, dan mendiseminasikan berbagai karya dan karsa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kitalah yang akan membawa simbol keluhuran ini menjadi simbol yang akan memancarkan energi secara nyata atau simbol yang mati merana. Jangan biarkan perpustakaan UI besar hanya karena nama dan bentuknya tetapi jadilah besar karena maknanya.

Catatan: Walaupun tulisan ini dibuat dalam rangka lomba esai dan tidak menang, buat saya menulis bukan untuk menang, tapi menjadi suatu kebutuhan.

Dari Depok untuk Indonesia yang Lebih Baik

Dampak Desentralisasi terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Desentralisasi terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Desentralisasi terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan

Sejak diimplementasikannya UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat. Demikian radikalnya, UU tersebut tidak hanya memberikan otonomi yang sangat luas tetapi juga kekagetan bagi elit dan masyarakat lokal untuk menyelenggarakannya. Praktik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 telah memberikan dinamika khusus dalam kehidupan politik dan pemerintahan lokal. Kewenangan sangat luas yang dimiliki oleh pemerintaha kabupaten/kota tidak saja memungkinkan setiap daerah mengembangkan potensi dan kebutuhannya, tetapi juga menimbulkan masalah pengawasan atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Karena itu, praktik desentralisasi dan otonomi daerah ini tidak sepi dari kritik. Beberapa kritik tersebut di antaranya adalah persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak terkontrol. Seringkali, atas nama Pendapatan Asli Daerah, eksploitasi sumber daya alam berlangsung secara massif dan tidak memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan.

Panulis: Eko Prasojo, Irfan R. Maksum, Teguh Kurniawan, Lina Miftahul Jannah, Retno Kusumastuti, Ayi Mulyadi

ISBN: 978-602-95943-3-1

Penerbit: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Cetakan I, Tahun 2010

102 halaman + viii

Membuka Informasi Menuju Good Governance

Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, Desy Hariyati
Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, Desy Hariyati

Selang dua tahun dari tenggat waktu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), ternyata masih banyak pemerintah daerah (kota/kabupaten) yang belum memiliki perangkat kelembagaan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat sebagai pelak-sanaan amanat undang-undang. Faktor-faktor yang memengaruhi terhambatnya implementasi UU KIP di daerah dapat dikategorikan menjadi dua faktor; internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketiadaan anggaran, kesiapan Sumber Daya Manusia, minimnya infrastruktur yang dapat mendukung keterbukaan informasi, political will dari pemimpin daerah sampai dengan kultur/ budaya yang belum mengalami perubahan untuk memberikan pelayananan publik yang baik. Sementara itu, faktor eksternal muncul karena aspek sosial budaya masyarakat yang masih apatis, sosialisasi yang kurang terhadap pelaksanaan UU KIP tersebut, serta substansi UU KIP yang kurang mengikat dan menekan pemerintah daerah yang tidak membentuk Komisi Informasi Daerah ataupun menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat merupakan dua daerah yang memiliki pengalaman berbeda dalam hal implementasi UU KIP ini. Buku ini memotret bagaimana implementasi UU KIP tersebut sebagai perwujudan prinsip-prinsip Good Governance dan masalah-masalah apa yang menghambatnya.

ISBN: 978-979-456-501-8

Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)

Tahun: 2012

Halaman: 146 hlm, xii

Peran Kepemimpinan dalam Reformasi Daerah: Studi di Kota Yogyakarta

Kepemimpinan mengandung makna kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengubah perilaku pihak lain seperti yang diinginkannya. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk membangun tatanan birokrasi daerah agar semakin berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka memperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi yang selama ini seringkali memiliki stigma negatif di kalangan masyarakat.

Muh. Azis Muslim, Lina Miftahul Jannah, Eko Sakapurnama, Desy Hariyati
Muh. Azis Muslim, Lina Miftahul Jannah, Eko Sakapurnama, Desy Hariyati

Buku ini ditulis dari kajian dengan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan penelusuran data statistik mengenai laporan kinerja pemerintah daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang selama ini diperoleh Pemerintah Daerah, sedangkan metode kualitatif dilakukan lewat wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, DPRD, LSM, pengusaha,dan tokoh masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana peran Walikota Yogyakarta periode 2001-2011, Bapak Herry Zudianto melakukan perubahan yang signifikan, inovatif sesuai dengan konsep kepemimpinan Mintzberg. Secara umum menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Herry Zudianto berdasarkan teori Mintzberg sudah berjalan dengan baik.

 

ISBN: 978-979-456-503-2

Penebit: Penerbit Universitas Indonesia

Halaman: 77 hlm + v

Tahun: 2012

Dampak dan Masalah-Masalah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru

Eko Prasojo, Lina Miftahul Jannah, Defny Holidin, Desy Hariyati
Eko Prasojo, Lina Miftahul Jannah, Defny Holidin, Desy Hariyati

Sejak dibukanya keran otonomi tahun 1999, laju peme-karan nyaris tak terkendali. Dari “hanya” 303 Kabupaten/Kota dan 26 Provinsi hingga mencapai 497 Kabupaten/Kota dan 33 Provinsi pada 2009. Evaluasi atas daerah otonom baru hasil pemekaran pun baru dilaksanakan tahun 2010. Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa tidak semua daerah otonom ini berhasil pasca pemekarannya. Sejalan dengan pelaksanaan evaluasi tersebut peneliti juga menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan daerah otonom baru. Pemekaran daerah yang diharapkan memberikan hasil positif ternyata dalam banyak kasus pemekaran daerah cenderung membawa sejumlah gejala (problem symptom) berupa tidak tercapainya tujuan dari dilakukannya pemekaran, yaitu keman-dirian daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Kota Singkawang dan Kabupaten Bandung Barat menjadi pilihan untuk ditelaah karena kedua lokasi penelitian ini adalah daerah otonom yang terbentuk pasca Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Pada bagian awal laporan penelitian ini akan digambarkan faktor-faktor dan indikator yang menjadi pedoman dalam menilai capaian daerah otonom baru, disusul gambaran tentang kondisi kedua daerah pra dan pasca peme-karan, dan bagian terakhir adalah gambaran tentang masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan daerah otonom baru.

ISBN: 978-979-456-506-3

Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)

Tahun: 2012

Halaman: 82 halaman, x