Menyaksikan televisi dalam seminggu ini, membuat saya harus geleng-geleng kepala. Birokrat Indonesia yang kreatif atau memang duit negara ini memang gak habis-habis.
Dulu, saat saya menulis tentang menghabiskan anggaran di pertengahan desember, karena saya bingung, kenapa susah sekali ketika saya ingin liburan di luar kota karena sedang jenuh dengan pekerjaan terutama jika saya ingin liburan di bulan Desember. Ternyata dari semua hotel yang saya telepon, alasannya sama, karena semua sudah di booking oleh instansi pemerintah untuk berbagai macam alasan, mulai dari acara rapat sampai gathering.
Rupanya, tradisi ini sudah agak sedikit bergeser. Gak banyak sih, tapi birokrat kita ini sudah tahu bagaimana cara agar penyerapan anggaran tinggi dengan kegiatan yang sedikit. Bikin aja Iklan Layanan Masyarakat.
Sabtu dan Minggu (10-11 Desember 2011) ini, saya menyaksikan iklan-iklan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) , Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan Komisi Informasi Pusat, yang kalau disaksikan sebenarnya gak terlalu bermanfaat lah.
Bukannya bermaksud berburuk sangka. Tapi, untuk apa Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan tentang keberhasilan Indonesia dalam Sea Games ke-26 kemarin? Semua bangsa ini, tanpa iklan itu, juga pasti sudah tahu Indonesia memang jadi juara umum, walaupun ditengarai bahwa Indonesia lebih banyak menang di cabang olaharaga non olympic.
Untuk apa Setjen MPR mengusung pentingnya musyawarah untuk mengambil keputusan, yang anak SD juga sudah tahu karena sudah diajarkan di sekolah. Dan, untuk apa Komisi Informasi Pusat sampai membuat dua versi iklan hanya untuk menjelaskan apa itu badan publik, padahal ada yang lebih penting yaitu bagaimana “memaksa” badan publik untuk memiliki PPID sehingga semua warga bisa memperoleh informasi yang diperlukan.
Yang pasti, iklan seperti itu pasti dibuat bukan oleh institusi sendiri (baca: humas) tetapi kerjasama dengan pihak ketiga, alias konsultan periklanan. Untuk memberikan informasi pada publik? Harusnya demikian. Atau untuk mengubah image? Ya,mungkin. Tapi kenyataannya, mungkin bisa dikatakan hanya untuk penyerapan anggaran. Bikin iklan seperti itu gak murah loh. Belum lagi, setelah iklan dibuat, tentu saja harus memutarnya di stasiun televisi. Berapa biaya pasangnya? Kayaknya, KPK harus jeli melihat peluang, bahwa mungkin bisa muncul “sesuatu” di sini. Bukannya anggaran iklan itu juga diambil dari anggaran negara yang salah satu sumbernya adalah dari pajak.
Bagaimana pertanggungjawaban kepada pembayar pajak? Harusnya, pajak yang dibayarkan memberikan perbaikan di sana sini. TKI tidak jadi olok-olokan lagi tidak diperas lagi, transportasi lebih baik –dibenahi, sarana dan pelayanannya, tidak rusuh seperti kejadian penerbangan Garuda Indonesia di Solo kemarin (yang gak ada beritanya karena semua televisi hanya konsentrasi meliput kedatangan Nunun Nurbaeti yang heboh gara-gara kasus cek pelawat, “percintaan” Angelina Sondakh dengan penyidik KPK, dan kematian Sondang yang katanya karena kecewa dengan pemerintahan).
Sekali lagi, ini hanya ungkapan anak negeri yang tergelak karena menyaksikan betapa “kreatif”nya birokrat kita untuk menghabiskan anggaran. Jangan-jangan, ke depannya ini akan ditiru oleh semua lembaga. Daripada bingung bagaimana menghabiskan anggaran, mending bikin iklan layanan masyarakat aja. Masalah isinya penting atau tidak, yang penting pejabatnya muncul dulu di televisi. Kegunaan? Belakangan aja. Toh, yang penting ada bukti pengeluaran anggaran yang sah. Selesai. KPK tidak bisa berbuat apa-apa.
Dari Depok untuk Indonesia yang Lebih Baik
Lina Miftahul Jannah 